Jakarta, Suarabersama – Komisi IX DPR mengakui keluhan terkait menu yang kurang bervariasi pada pekan pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, menjelaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menyesuaikan menu dengan keinginan setiap anak penerima manfaat. Menurutnya, program MBG, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, sangat bermanfaat meski terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait rasa dan kualitas makanan.
Program MBG telah memasuki pekan kedua sejak 6 Januari 2025 dan diharapkan dapat menyasar tiga juta penerima manfaat hingga Maret 2025, dengan target mencapai 15 juta pada akhir tahun. Program ini mencakup balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui, yang tersebar di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi.
Anggota Komisi IX DPR lainnya, Arzeti Bilbina, menambahkan bahwa keluhan mengenai menu makanan datang dari berbagai daerah, termasuk Palembang, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur, serta Indonesia timur terkait ketersediaan susu dan kualitas bahan baku.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengakui adanya kendala pada pekan pertama program MBG dan menyebutkan bahwa keluhan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyoroti pentingnya kreasi dalam menu agar dapat disukai oleh penerima manfaat yang memiliki selera berbeda-beda. Ia juga menambahkan bahwa distribusi susu dilakukan secara dinamis sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
