suarabersama.com, Jakarta – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Mereka dengan tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap mengancam demokrasi dan keadilan sosial.
Aksi tersebut merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Selain menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, para mahasiswa juga mengecam berbagai kebijakan kontroversial lainnya, termasuk pemotongan anggaran pendidikan.
Demonstrasi ini berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Mereka menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara dan pemangkasan anggaran hanya akan memperburuk ketimpangan akses serta kualitas pendidikan.
“Pendidikan murah dan layak adalah hak seluruh rakyat. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses serta menurunkan kualitasnya,” ujar Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang dinilai bermasalah serta menolak revisi UU Minerba. Mereka menyoroti bagaimana beberapa revisi UU justru dapat melemahkan demokrasi dan hak asasi manusia.
“Revisi UU Polri berpotensi memperluas kewenangan polisi dalam mengawasi konten di media sosial. Sementara revisi UU Kejaksaan ingin memperkuat hak imunitas jaksa, yang justru menyimpang dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.
Menurut mahasiswa, revisi UU TNI yang memungkinkan militer kembali terlibat dalam penegakan hukum juga dianggap berbahaya bagi demokrasi. Mereka menekankan pentingnya mencabut kebijakan multifungsi ABRI yang memungkinkan aparat aktif menduduki jabatan sipil.
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan 13 tuntutan utama yang dibacakan oleh Koordinator Humas UPNVJ Bergerak, Bagas Wisnu. Berikut poin-poin tuntutan tersebut:
- Menjamin pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menolak revisi UU Minerba yang dinilai membungkam kritik akademik.
- Menghapuskan multifungsi ABRI demi menjamin kehidupan demokratis.
- Mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan tanah adat.
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Mengevaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran.
- Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Mendesak Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna memberantas korupsi.
- Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memperkuat imunitas aparat.
- Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan pejabat.
- Menolak revisi Tata Tertib DPR yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
- Melakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Aksi ini menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
