Jakarta,Suarabersama.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutuskan penghentian sementara akses aplikasi artificial intelligence (AI) Grok. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi perempuan, anak, dan masyarakat luas dari risiko penyebaran konten pornografi palsu (deepfake) yang dihasilkan dengan teknologi AI.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, praktik deepfake seksual nonkonsensual merupakan pelanggaran serius di ruang digital.
“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” ujar Meutya dalam pernyataan resminya Sabtu (10/1/2026).
Selain melakukan pemutusan akses sementara, Kemenkomdigi juga telah memanggil pengelola platform X untuk memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok terhadap keamanan dan keselamatan pengguna.
“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu berbasis AI, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara akses Grok,” kata Meutya.
Ia melanjutkan, penyebaran konten pornografi palsu berbasis AI berpotensi menimbulkan kerugian serius, mulai dari perusakan reputasi, trauma psikologis, hingga ancaman terhadap keamanan individu. Karena itu, pemerintah menilai langkah preventif perlu dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap aman dan beretika.
Kemenkomdigi menyatakan bahwa pemutusan sementara akses Grok dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 9, setiap PSE diwajibkan memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, maupun menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan dan hasil klarifikasi dari platform X. Keputusan lanjutan terkait akses Grok akan ditentukan berdasarkan komitmen dan langkah perbaikan yang dilakukan penyedia platform untuk menjamin perlindungan masyarakat di ruang digital.
