Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah penting dengan membentuk badan setingkat kementerian yang fokus pada pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Badan ini merupakan evolusi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengkonfirmasi bahwa badan ini telah resmi dibentuk dan hanya menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam konferensi pers di SDGs Annual Conference 2024 di Jakarta pada Senin, (7/10/2024), Suharso menyatakan, “Badannya sudah terbentuk. Perpresnya sudah selesai, jadi sebentar lagi.”
Suharso menegaskan bahwa pembentukan badan ini adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam mengadopsi dan memajukan ekonomi syariah. Ia juga mencatat bahwa langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Dengan peralihan dari KNEKS ke badan ini, lingkup tugasnya akan lebih luas. Suharso menambahkan bahwa lembaga baru ini tidak hanya akan mengurus labelisasi halal, tetapi juga fokus pada strategi pengarusutamaan ekonomi syariah. “Kami ingin lebih intensif,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa negara-negara maju memiliki badan serupa yang mengatur urusan syariah, termasuk di pelabuhan, di mana ada lembaga yang bertanggung jawab atas labelisasi halal untuk produk pangan yang diimpor atau diekspor. “Mereka memperlakukan sedemikian rupa dan menggunakan fasilitas yang cukup besar,” jelasnya.
Suharso optimis bahwa dengan adanya badan ini, potensi ekonomi syariah di Indonesia akan semakin meningkat, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia.
(HP)
