Jakarta – Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan usai terjadinya insiden keracunan massal yang dialami peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Dalam sesi konferensi pers pada hari Minggu (28/9/2025), Zulhas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo langsung mengadakan rapat darurat di Halim begitu tiba di Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat penting guna membahas evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Bapak Presiden begitu serius memperhatikan masalah ini. Atas petunjuk beliau, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulhas.
Zulhas menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memberikan lima arahan penting sebagai tindak lanjut insiden tersebut:
- Penutupan Sementara untuk SPPG Bermasalah
Seluruh Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang ditemukan bermasalah harus dihentikan sementara. Pemerintah akan melaksanakan evaluasi dan investigasi mendalam sebelum mengizinkan mereka beroperasi kembali.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” kata Zulhas.
- Penguatan Manajemen dan Prosedur Sanitasi
Zulhas menegaskan perlunya peningkatan standar kedisiplinan, kualitas juru masak, sterilisasi peralatan makan, serta pengelolaan air dan limbah di setiap satuan penyelenggara MBG.
“Proses sanitasi harus benar-benar diperhatikan agar makanan yang disajikan aman,” ujarnya.
- Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi Wajib Dimiliki
Presiden Prabowo mewajibkan seluruh penyelenggara MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat utama operasional.
“Kalau tidak ada ini, kejadian bisa terulang lagi. Jadi hukumnya wajib,” tegas Zulhas.
- Pengawasan Proaktif oleh Semua Lini Pemerintahan
Presiden juga menginstruksikan keterlibatan aktif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan program MBG.
“Tidak boleh menunggu, tetapi harus proaktif mengawasi,” tambah Zulhas.
- Optimalisasi Peran Kemenkes dan UKS
Kementerian Kesehatan didorong untuk memaksimalkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan fasilitas kesehatan masyarakat dalam melakukan pemantauan rutin atas pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah.
Zulhas memastikan bahwa semua langkah ini akan dilakukan secara transparan guna membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan program.
“Semua langkah ini agar masyarakat yakin makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan aman untuk anak-anak kita,” tambahnya. (*)
