JAKARTA, suarabersama.com — Respons cepat TNI melalui Polisi Militer dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Sejak kasus mencuat, Pusat Polisi Militer TNI langsung bergerak dengan menangkap dan memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat. Proses penanganan juga disertai penyampaian informasi secara terbuka kepada publik.
Guru Besar Ilmu Komunikasi dari UIN Mataram, Kadri, menilai kasus ini harus diposisikan sebagai tindakan individu, bukan mencerminkan institusi secara keseluruhan.
“Ini persoalan oknum, tidak bisa digeneralisasi ke institusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan potensi munculnya opini yang dapat merugikan citra TNI jika tidak disikapi secara proporsional. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar publik tidak terjebak pada narasi yang keliru.
Kadri menilai langkah TNI yang menyampaikan perkembangan kasus secara transparan merupakan strategi komunikasi yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Pernyataan ini dinilai memperkuat komitmen penegakan hukum.
Komandan Puspom TNI, Yusri Nuryanto, memastikan kasus ini akan diproses melalui mekanisme peradilan militer sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan seluruh tahapan penanganan akan dilakukan secara profesional dan terbuka.
Sejumlah pihak juga mengapresiasi komitmen transparansi tersebut sebagai langkah penting untuk mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas publik.
Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kredibilitas penegakan hukum. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan memberi ruang bagi proses hukum berjalan hingga tuntas.
Dengan langkah cepat dan terbuka tersebut, TNI diharapkan mampu menyelesaikan perkara secara adil sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. (kls)
