Jakarta, Suarabersama.com – Selama dua hari terakhir, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, namun belum ada kader dari PDIP yang terlihat dalam daftar tersebut. Pemanggilan berlangsung pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10) lalu.
Prabowo menggelar pembekalan terhadap calon menterinya di Hambalang, Bogor, pada hari ini, Rabu (16/10). Dalam dua hari pemanggilan, total ada 108 orang calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang menghadap Prabowo, namun tidak ada satu pun kader PDIP yang hadir.
Meskipun pada Selasa kemarin ada kader senior PDIP, Pramono Anung, yang mengunjungi Prabowo, ia tidak memberikan keterangan apakah kedatangannya berhubungan dengan posisi menteri atau hanya untuk menjalin komunikasi. Pramono langsung meninggalkan kediaman Prabowo tanpa memberikan komentar kepada media.
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, yang juga dikenal sebagai Bambang Pacul, enggan menjelaskan tujuan kedatangan Pramono. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada kader PDIP yang datang dalam proses seleksi menteri.
Bambang mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di internal PDIP mengenai kemungkinan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Ia menyebut ada kelompok yang mendukung PDIP masuk ke kabinet, sementara lainnya mengusulkan agar partai tidak bergabung saat ini.
Sementara itu, Chico Hakim, Juru Bicara PDIP dan juga Juru Bicara Pramono Anung dalam Pilgub DKI Jakarta, menyatakan bahwa kunjungan Pramono adalah untuk menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan bahwa Pramono tetap berkomitmen untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, bukan sebagai calon menteri Prabowo.
Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa telah ada komunikasi yang baik antara PDIP dan Gerindra, meskipun hasil dari pertemuan elite kedua partai belum bisa dipublikasikan.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketertarikan untuk bekerja sama, masih ada dinamika dan perbedaan pandangan di antara partai-partai terkait arah politik ke depan.
(HP)
