Jakarta, Suarabersama.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan perlunya pendampingan dari pemerintah setelah organisasi radikal Jamaah Islamiyah memutuskan untuk membubarkan diri.
“Ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya,” demikian pernyataan Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin, (22/7).
Mantan Panglima TNI tersebut menyatakan bahwa Jamaah Islamiyah sebelumnya adalah organisasi besar dengan banyak anggota, sehingga penting untuk menyediakan pendamping atau penasihat agar organisasi ini dapat memainkan peran sosial yang bertanggung jawab. Selain itu, diharapkan mantan anggota Jamaah Islamiyah juga dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan bantuan pendampingan tersebut.
“Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya,” tegas Moeldoko.
Hal yang sama disampaikan oleh pengamat terorisme Noor Huda Ismail yang menyatakan bahwa mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), organisasi radikal yang telah membubarkan diri, masih perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
“JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan,” ujar Noor.
Noor menyatakan bahwa kelangsungan program pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, serta dapat menjamin bahwa pembubaran JI bukan hanya strategi untuk mengalihkan perhatian dan justru bermanuver di bawah permukaan.
Pada Minggu, 30 Juni 2024, Jamaah Islamiyah (JI) mengumumkan pembubaran diri dan mengucapkan ikrar setia kembali kepada NKRI. Pernyataan pembubaran dan ikrar tersebut dibacakan oleh tokoh senior JI, Abu Rusydan.
(Hni)
