Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada anak yang diduga terlibat sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11).
“Tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan persidangan nanti,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Margaret menjelaskan bahwa pendampingan ini penting untuk memastikan ABH terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi, serta seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan perspektif perlindungan anak.
“Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum,” katanya.
Lebih lanjut, Margaret juga memberikan catatan penting terkait peristiwa ini, terutama mengenai upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan pendidikan.
“Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan harus mampu dipastikan seperti itu,” katanya.
Ia menegaskan, dari kasus ini KPAI akan terus memperkuat implementasi sekolah ramah anak agar dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah.
“Yang berada di satuan pendidikan, tidak boleh abai terkait kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung tetapi juga perlu melakukan perhatian atau pengawasan terkait aktivitas anak ketika di luar jam belajar,” katanya.
Menurut Margaret, anak-anak juga memerlukan dukungan kuat dari lingkungan terdekat, baik keluarga, orang tua, maupun sekolah untuk memastikan tumbuh kembang yang sehat dan aman.
“Kita selalu menyampaikan, mari melakukan upaya penguatan pengawasan kepada aktivitas anak-anak kita di tidak hanya di dunia nyata tapi juga termasuk aktivitas di dunia siber atau media sosial anak,” katanya. (*)
