Jakarta, Suarabersama – Para pemangku kepentingan diminta untuk meningkatkan koordinasi terkait polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang masih berlanjut karena kurangnya komunikasi antarstakeholder.
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyarankan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL mempererat koordinasi terkait pembongkaran pagar laut yang menimbulkan perbedaan pandangan. Ia menekankan pentingnya mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.
Komisi IV DPR juga berencana memanggil pihak terkait untuk menyelidiki lebih lanjut. Jika ditemukan pelaku di balik pemasangan pagar bambu, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pagar laut yang terbuat dari bambu itu diduga membentang hingga 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, mengancam mata pencaharian nelayan karena menutup akses mereka dan merusak ekosistem perikanan di sekitar lokasi. Meskipun TNI AL telah melakukan pembongkaran, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengkhawatirkan hilangnya barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut.
