Oknum Pegawai Terlibat Penyalahgunaan Wewenang
Kasus ini mencuat setelah kepolisian mengungkap bahwa beberapa pegawai Komdigi justru memanfaatkan jabatannya untuk “memelihara” situs judi online. Alih-alih memblokir situs-situs tersebut, mereka menerima imbalan hingga miliaran rupiah.
Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal kementerian. Proses pemblokiran situs yang masih bergantung pada individu tanpa sistem berbasis teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan.
Pakar: Integrasi Teknologi AI Dibutuhkan
Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyarankan agar teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) diterapkan dalam pengawasan internal kementerian. Dengan teknologi ini, aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat dan manipulasi menjadi lebih sulit dilakukan.
Namun, ia menegaskan bahwa penerapan teknologi harus diimbangi dengan pembenahan budaya kerja di birokrasi. Pegawai harus memiliki etika yang kuat dan semangat melayani masyarakat, bukan mengejar keuntungan pribadi.
Langkah Pembenahan yang Diharapkan
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Komdigi perlu mengambil langkah konkret, seperti:
- Penguatan Pengawasan Internal: Setiap pegawai diawasi lebih ketat agar tidak menyalahgunakan wewenang.
- Penerapan Sanksi Tegas: Hukuman yang jelas dan transparan bagi pelanggar dapat menjadi efek jera.
- Pemanfaatan Teknologi Modern: Sistem otomatis berbasis AI bisa membantu mendeteksi aktivitas ilegal secara real-time.
Kasus ini menjadi peringatan bagi Komdigi untuk tidak hanya fokus pada pemberantasan situs ilegal, tetapi juga memastikan integritas di dalam lembaganya. Hanya dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata, kementerian ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat.
