Jakarta, Suarabersama.com – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna membahas rencana program kerja Kementerian UMKM untuk tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan bahwa proses evaluasi kinerja serta pembahasan rancangan program kerja Kementerian UMKM perlu diarahkan pada efektivitas implementasi program di tingkat desa dan dampak nyatanya terhadap penguatan sektor UMKM.
“Juga kita harapkan untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing usaha dan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” kata Chusnunia di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menekankan pentingnya penyusunan rencana program kerja yang selaras dengan kebutuhan riil para pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaksanaan program pada 2026 diharapkan dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh pagu awal anggaran tahun 2026 sebesar Rp546 miliar. Namun, adanya situasi dan kondisi bencana di sejumlah wilayah Sumatera mendorong kebijakan konsolidasi anggaran untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
Pada tahun 2026, Kementerian UMKM, menurut Maman, telah menyiapkan delapan program strategis, yakni Program Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.
Selain itu, Kementerian UMKM juga berfokus pada pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maman memprediksi proses pemulihan ekonomi di daerah-daerah tersebut membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian UMKM telah menggulirkan program “Klinik UMKM Bangkit” di berbagai kabupaten di wilayah terdampak bencana. Program ini ditujukan untuk menyediakan layanan pembiayaan, relaksasi kredit, serta dukungan kecukupan modal agar pelaku UMKM dapat kembali bangkit.
“Kalau dari lihat jumlahnya, yang paling banyak Aceh, karena tingkat keterparahan atau paling kena dampak itu Aceh,” kata Maman.(*)
