Jakarta,Suarabersama.com – Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah konflik global belakangan ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, saat rapat kerja dengan Menaker Yassierli, mengatakan perang di Timur Tengah tidak dapat dimungkiri akan mempengaruhi berbagai sektor di banyak negara, termasuk Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Edy meminta Menaker untuk memastikan jaminan pelindungan sosial bagi tenaga kerja yang terkena PHK.
Sementara itu, Anggota Komisi IX Nurhadi meminta Kemenaker untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang PHK. Ia menyebut perlu dilakukan sistem deteksi dini yang komprehensif.
“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” ujar dia.
Melalui deteksi dini, sektor yang berpotensi terdampak dapat diketahui sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan sejak awal. Dengan begitu, PHK dapat dicegah semaksimal mungkin dan dampaknya tidak meluas ke masyarakat.
Ia juga menyoroti data Kemenaker bahwa angka PHK cenderung naik dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, kata dia, jumlah PHK mencapai sekitar 77 ribu. Angka itu naik menjadi sekitar 88 ribu pada 2025.
“2026 ini mudah-mudahan turun,” kata Nurhadi berharap.
Ihwal gelombang PHK juga diingatkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia meminta Kemenaker untuk memformulasikan program-program terkait, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.
“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,” tuturnya.
