Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan visi pertahanan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada tahun 2025.
Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan soft power dalam pertahanan nasional dengan membangun batalyon yang memiliki kemampuan di bidang:
- Peternakan.
- Perikanan.
- Pertanian.
- Kesehatan.
“Batalyon ini akan hadir di berbagai kabupaten untuk membantu masyarakat secara langsung, tidak hanya sebagai kekuatan militer tetapi juga pendukung pembangunan,” jelas Sjafrie.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024, termasuk dalam aspek:
- Stabilitas Keamanan: TNI siap menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan Pilkada.
- Distribusi Logistik: Mengatasi tantangan logistik, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
- Netralitas TNI: Menjamin bahwa TNI tetap netral dalam seluruh proses Pilkada, sesuai dengan amanat undang-undang.
“Upaya ini adalah wujud komitmen kami agar Pilkada berjalan aman, lancar, dan damai,” kata Agus.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menekankan pentingnya kemitraan strategis antara Komisi I, Kementerian Pertahanan, dan TNI untuk mendukung stabilitas nasional, terutama dalam agenda besar seperti Pilkada. Selain membahas Pilkada, Komisi I juga menyatakan akan mengawal program-program pertahanan demi penguatan kedaulatan negara.
Rapat ini menjadi tonggak awal bagi koordinasi strategis antara DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI di periode 2024–2029. Dengan fokus pada keamanan Pilkada dan pembangunan kekuatan pertahanan berbasis masyarakat, langkah ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
