Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mengintensifkan sosialisasi penggunaan embedded SIM atau eSIM guna mencegah maraknya penipuan dan penyalahgunaan data pribadi melalui perangkat seluler. Sosialisasi ini berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan menghadirkan sejumlah operator seluler nasional.
Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa teknologi eSIM merupakan solusi digital yang menggantikan kartu SIM fisik dan sudah mulai dipromosikan secara masif oleh para operator. Berbeda dari kartu SIM biasa, eSIM tertanam langsung di perangkat dan dapat diaktifkan secara online tanpa perlu membeli kartu secara fisik.
“Pada prinsipnya, eSIM ini merespons masukan dari masyarakat terkait penipuan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain di perangkat seluler,” jelas Meutya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 350 juta kartu SIM terdaftar di Indonesia, jumlah yang jauh melebihi populasi nasional yang sekitar 280 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar penyalahgunaan identitas, seperti penggunaan NIK palsu atau pendaftaran banyak nomor oleh satu orang untuk keperluan yang tidak sah.
Menurut Meutya, eSIM mampu menekan praktik semacam itu karena proses pendaftarannya yang lebih aman dan terintegrasi dengan sistem verifikasi digital. Komdigi pun tengah melakukan pemutakhiran data kepemilikan kartu SIM dan mendorong masyarakat untuk beralih ke eSIM, meskipun penggunaannya saat ini belum diwajibkan.
“Sekarang ini sifatnya masih edukasi dan sosialisasi. Kami berharap masyarakat bisa dengan sukarela beralih ke eSIM untuk menghindari risiko penipuan atau pencurian data,” tambah Meutya.
Dalam kegiatan sosialisasi, Komdigi juga mengajak masyarakat yang masih menggunakan ponsel lama—yang belum mendukung eSIM—untuk tetap mendaftarkan nomor mereka ke operator seluler demi keamanan. Meutya menekankan pentingnya upaya kolektif untuk menjaga keamanan identitas digital di era komunikasi modern.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, transparan, dan berbasis digital, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi digital nasional.
(HP)
