Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperingatkan bahwa praktik judi online yang terus menjamur dapat menimbulkan kerugian negara hingga Rp1.000 triliun pada akhir 2025 jika tidak segera diintervensi. Estimasi ini mengacu pada data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Berdasarkan data dari PPATK, apabila tidak dilakukan intervensi terhadap judi online, maka terdapat potensi kerugian dari praktik ini yang dapat mencapai sekitar Rp1.000 triliun di akhir tahun 2025,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Alexasander Sabar, dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (15/5).
Ia menegaskan bahwa judi online masih menjadi tantangan serius di ruang digital Indonesia, menyasar semua lapisan masyarakat.
“Praktik judi online ini telah mengikis produktivitas, menghancurkan ekonomi keluarga, dan merusak masa depan generasi muda,” lanjutnya.
Alexander menyebut persoalan ini tak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi ancaman digital nyata yang membutuhkan penanganan kolektif.
Dalam merespons persoalan tersebut, Komdigi telah melakukan berbagai langkah teknis, termasuk pemutusan akses dan pemblokiran konten yang berkaitan dengan perjudian digital. Sejak 20 Oktober 2024 hingga Mei 2025, lebih dari 1,3 juta konten terkait judi online berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta konten berasal dari situs dan alamat IP, sementara sisanya berasal dari iklan judi di media sosial.
Selain langkah teknis, Komdigi juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama lembaga penegak hukum serta penyelenggara sistem elektronik untuk menciptakan gerakan bersama dalam memerangi judi daring.
Alexander menambahkan, masyarakat juga dilibatkan melalui kanal pelaporan publik aduan.id, sebagai bagian dari upaya pengawasan kolektif terhadap ruang digital nasional.
Namun, penindakan saja tidak cukup. Alexander menekankan pentingnya pendekatan edukatif untuk membentuk kesadaran masyarakat.
“Melawan judi online tidak hanya melarang tanpa memberikan edukasi, jadi kegiatan ini salah satu upaya kita untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada dari level bawah dan utamanya daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau informasi melalui media-media online,” tuturnya.
Menurutnya, pendekatan langsung melalui kegiatan tatap muka juga sangat penting, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses digital. Edukasi lapangan menjadi pelengkap dari berbagai upaya intervensi digital yang telah dilakukan pemerintah.
