Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), tanpa kewajiban membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS.
Ia menjelaskan angka 1 miliar dolar AS yang sempat ramai dibahas bukanlah iuran wajib maupun syarat mutlak untuk memperoleh status keanggotaan tetap. Indonesia, menurutnya, tetap sah sebagai anggota meskipun tidak melakukan pembayaran tersebut.
“Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, enggak perlu bayar juga enggak apa-apa,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Jumat (20/2) malam waktu setempat.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan spekulasi bahwa keanggotaan Indonesia bergantung pada penyetoran dana tertentu. Sugiono menekankan bahwa tidak ada kewajiban pembayaran iuran khusus untuk memperoleh atau mempertahankan status anggota tetap dalam forum tersebut.
Menlu Sugiono menjelaskan pembahasan angka 1 miliar dolar AS sebelumnya lebih merujuk pada skema kontribusi jika suatu negara ingin mengambil peran spesifik, seperti posisi tertentu dalam struktur permanen. Namun, skema tersebut berbeda dengan status keanggotaan yang kini telah dimiliki Indonesia.
Dengan kata lain, keanggotaan tidak otomatis mensyaratkan kontribusi finansial dalam jumlah tertentu. Forum tersebut memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk menentukan bentuk partisipasi yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Terkait isu adanya komitmen pendanaan hingga 5 sampai 7 miliar dolar AS, Sugiono menyebut angka tersebut merupakan pledges dari sejumlah negara lain. Komitmen itu berada di luar mekanisme iuran keanggotaan Board of Peace.
Ia menambahkan bahwa mekanisme kontribusi dalam forum tersebut bersifat variatif. Negara dapat berpartisipasi melalui pendanaan, pengiriman pasukan, maupun kontribusi individu yang disalurkan melalui rekening khusus, termasuk yang dikelola oleh World Bank.
“Ada yang (kontribusi) uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin,” jelasnya.
Sebagai bentuk kontribusi konkret, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 8.000 personel guna mendukung misi yang disepakati dalam forum Board of Peace.
Langkah ini menegaskan bahwa kontribusi Indonesia tidak diukur semata dari besaran dana, melainkan juga dari komitmen nyata dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. (*)
