Jakarta, Suarabersama.com – Lembaga survei Poltracking Indonesia mengumumkan keputusan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada hari Selasa.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar bukan karena melanggar etik,” ujar Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, dalam sebuah pernyataan tertulisnya di Jakarta pada Selasa.
Keputusan tersebut diambil setelah dewan etik Persepi memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ditemukan antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Masduri menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya merasa adanya tendensius dari sebagian anggota dewan etik Persepi terhadap Poltracking Indonesia.
“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” kata Masduri.
Ia menambahkan bahwa Poltracking bergabung dengan Persepi pada tahun 2014 dengan tujuan menjaga integritas, dan kini mereka keluar pada 2024 karena alasan yang sama.
“Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi,” tambahnya.
Masduri menilai bahwa dewan etik Persepi tidak adil dalam memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI di Pilkada Jakarta 2024.
Menurutnya, Persepi hanya memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan metode dan implementasi survei yang dilakukan oleh LSI, namun tidak menjelaskan alasan dan proses yang mendasari analisis tersebut.
Selain itu, hasil analisis tersebut tidak disampaikan ke publik, meskipun sangat penting untuk hal tersebut disampaikan agar dapat dipahami masyarakat. Namun, dewan etik Persepi tidak melakukannya.
“Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa Primary Sampling Unit (PSU) sekitar 60 PSU (50 persen) Survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” kata Masduri.
Masduri juga mengkritik sikap dewan etik yang merasa tidak bisa memverifikasi data dari Poltracking, padahal pihaknya sudah menyerahkan semua data yang diminta dan memberikan penjelasan yang sangat rinci.
Ia menjelaskan bahwa bahan mentah (raw data) telah dikirimkan kepada dewan etik, namun kemudian dewan etik meminta bahan mentah dari “dashboard” untuk dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sebelumnya.
“Itu sudah kami serahkan semua. Kami hanya diminta kalau ada tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran ‘raw’ data dari dashboard,” ucapnya.
Poltracking Indonesia juga telah memberikan penjelasan kepada dewan etik bahwa survei mereka sepenuhnya dilakukan dengan aplikasi, bukan menggunakan survei manual dengan kuesioner kertas, yang berbeda dengan metode survei LSI yang menggunakan kuesioner cetak.
“Kami tidak memahami apa yang dimaksudkan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini,” ujar Masduri.
Masduri menilai keputusan dewan etik tidak proporsional dan tidak akuntabel dalam memeriksa hasil survei Poltracking dan LSI.
Ia juga memastikan bahwa Poltracking telah melaksanakan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) survei untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan.
Perbedaan Hasil Survei
Terkait dengan perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, Masduri turut menyoroti adanya tiga survei yang dilakukan oleh anggota Persepi dalam waktu yang sangat dekat. Hasil survei LSI ternyata juga berbeda dengan survei dari Parameter Politik Indonesia (PPI), meskipun periode survei LSI dan PPI hanya berselisih empat hari.
Masduri mempertanyakan mengapa hanya Poltracking dan LSI yang dipanggil oleh Persepi, sementara PPI yang hasil surveinya mirip dengan Poltracking tidak dipanggil untuk diperiksa.
“Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Dewan etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara,” kata Masduri.
Sebelumnya, dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia, yakni larangan untuk mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Sanksi tersebut diberikan setelah Persepi melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” tulis rilis Persepi.
Hasil Survei
Survei LSI menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur Pramono Anung-Rano Karno berada di posisi tertinggi dengan 41,6 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen, sementara pasangan Dharma-Kun berada di posisi terbawah dengan 6,6 persen.
Survei LSI dilakukan pada 10-17 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden, menggunakan metode multistage dan memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, Poltracking Indonesia menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6 persen, dengan Pramono Anung-Rano Karno di posisi kedua dengan 36,4 persen. Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana berada di urutan ketiga dengan 3,9 persen.
Survei Poltracking dilaksanakan pada 10-16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden yang berhak memilih di DKI Jakarta, menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
