Jakarta,Suarabersama.com – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan tegas menolak rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh DPR RI. Megawati mengemukakan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang telah dicabut melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000, yang memisahkan peran TNI dan Polri.
Dalam pidatonya di Mukernas Perindo di Inews Tower, Jakarta, pada Selasa (30/7), Megawati menyatakan, “Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju (RUU TNI-Polri), ya enggak setuju, lah.”
Megawati mempertanyakan motif di balik usulan DPR untuk merevisi kedua undang-undang tersebut dan mendesak DPR untuk mengingat kembali semangat pencabutan dwifungsi ABRI yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurutnya, tidak semestinya aturan mengenai TNI dan Polri direvisi, terutama jika tujuannya adalah untuk menyetarakan posisi kedua lembaga tersebut.
Sebelumnya, DPR menyetujui empat rancangan undang-undang sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V Tahun 2024, pada Selasa (28/5). Dua dari empat RUU tersebut adalah revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri dan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Penolakan terhadap rencana revisi ini juga datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang khawatir bahwa pengembalian dwifungsi ABRI akan terjadi melalui perluasan jabatan sipil untuk TNI dan pencabutan larangan berbisnis.
Namun, Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, membantah adanya upaya pengembalian dwifungsi ABRI. Ia menegaskan bahwa TNI saat ini sudah berbeda dengan era Orde Baru, dengan salah satu buktinya adalah tidak adanya perwakilan militer di parlemen.
“Dalam pembahasan nanti tidak akan masuk ke norma-norma [dwifungsi] itu. Isinya juga,” kata Hadi usai acara ‘Dengar Pendapat Publik Terkait RUU Polri dan TNI’ di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (11/7).
Dengan penolakan yang kuat dari Megawati dan kelompok masyarakat sipil, serta jaminan dari pemerintah bahwa dwifungsi ABRI tidak akan kembali, masa depan revisi UU Polri dan TNI masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan politik Indonesia.
