Potianak, suarabersama.com – Wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia, masih menjadi titik rawan berbagai aktivitas ilegal lintas negara. Kondisi geografis yang terpencil serta keterbatasan pengawasan kerap dimanfaatkan jaringan kejahatan terorganisir untuk menjalankan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga peredaran barang ilegal.
Menyadari kompleksitas persoalan tersebut, Indonesia dan Malaysia terus memperkuat kerja sama bilateral dalam pengamanan kawasan perbatasan. Sejak 2019, kedua negara meningkatkan koordinasi melalui berbagai langkah strategis di bidang keamanan dan pengawasan lintas batas. Salah satu bentuk konkret kolaborasi dilakukan melalui patroli gabungan yang melibatkan aparat TNI dan Polri bersama Tentera Darat serta Kepolisian Diraja Malaysia. Patroli rutin difokuskan pada jalur-jalur rawan guna mencegah aktivitas ilegal sebelum meluas.
Selain patroli, pertukaran informasi intelijen menjadi elemen penting dalam kerja sama ini. Kedua negara saling berbagi data terkait jaringan kriminal, pola pergerakan pelaku, hingga modus penyelundupan yang kerap digunakan di wilayah perbatasan. Pemanfaatan teknologi pengawasan turut diperkuat dengan pemasangan kamera pemantau, penggunaan drone, serta sistem pemindai modern. Teknologi tersebut membantu aparat memantau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara langsung.
Kerja sama pengamanan ini juga terintegrasi dalam kerangka regional seperti ASEAN dan APEC. Melalui forum tersebut, Indonesia dan Malaysia mendorong pendekatan kolektif dalam menangani kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Meski demikian, implementasi kerja sama masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan sistem hukum antara kedua negara kerap menyulitkan proses penegakan hukum dan penanganan pelaku kejahatan lintas batas.
Masalah lain yang dihadapi adalah masih adanya praktik korupsi di beberapa titik perbatasan, yang berpotensi melemahkan pengawasan dan menghambat upaya penindakan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di kawasan perbatasan turut menjadi kendala, terutama di daerah yang sulit diakses. Keterlibatan masyarakat setempat juga dinilai belum optimal. Minimnya edukasi membuat sebagian warga belum sepenuhnya memahami dampak negatif aktivitas ilegal terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Pemerintah kedua negara menilai pemberdayaan masyarakat lokal perlu diperkuat melalui edukasi, kampanye kesadaran, serta pelibatan warga dalam pelaporan dini aktivitas mencurigakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama Indonesia dan Malaysia mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya pengungkapan kasus penyelundupan dan penurunan sejumlah pelanggaran tertentu. Namun, celah kejahatan masih ada, sehingga penguatan strategi terpadu dan evaluasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci keberhasilan jangka panjang pengamanan perbatasan. (kls)
