suarabersama.com, Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menepis kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah Rusia pernah mengajukan permohonan untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia. Isu ini mencuat setelah media Australia, ABC, menerbitkan laporan yang menyebut adanya rencana Rusia untuk menempatkan pesawat tempur di wilayah udara Indonesia.
Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai pangkalan udara dalam pertemuan terakhir antara Indonesia dan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Rusia.
“Setahu saya, dan setelah saya cek kembali notulensinya, tidak pernah ada pembicaraan soal itu,” kata Frega kepada media saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4).
Prinsip Politik Luar Negeri: Bebas dan Aktif
Frega menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia menjaga hubungan baik dengan semua negara tanpa terlibat dalam blok atau aliansi militer tertentu.
“Kita berpegang teguh pada prinsip non-blok. Kita berteman dengan siapa pun, tapi tidak berpihak dalam konflik kekuatan besar dunia,” ujar Frega.
Sementara laporan ABC berjudul “Russia ‘Working Quietly’ on Indonesia Military Ties Before Air Base Storm” mengklaim Rusia sedang menjajaki kerja sama militer secara halus dengan Indonesia, pemerintah Indonesia menampik tudingan bahwa ada permintaan resmi terkait pembangunan pangkalan udara.
Fokus pada Stabilitas dan Modernisasi Pertahanan
Frega menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dalam negeri dan program modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Indonesia tidak ingin terseret dalam konflik antarnegara besar yang dapat mengganggu agenda pembangunan dan pertahanan.
“Kita ingin terus tumbuh, dan salah satu syarat utamanya adalah stabilitas nasional. Maka dari itu, kita harus hati-hati agar tidak terseret dalam rivalitas global,” katanya.
Diplomasi Pertahanan Butuh Koordinasi Lintas Sektor
Menurut Frega, kerja sama pertahanan internasional yang dijalankan Indonesia bersifat terbuka dan fleksibel, tanpa mengikat secara strategis. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk kerja sama non-fakta pertahanan, yang berarti tidak membentuk aliansi militer formal.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan pertahanan luar negeri selalu melibatkan koordinasi antarlembaga, terutama Kementerian Luar Negeri dan Presiden RI sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan.
“Diplomasi pertahanan tidak dijalankan sendirian. Semua langkah selalu melalui koordinasi dengan kementerian lain dan tentunya atas arahan Presiden,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa Indonesia akan terus menjaga kedaulatan dan tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi bagian dari manuver geopolitik negara besar.
