Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kepesertaan program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN). Dari total 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu lebih kini telah kembali aktif melalui berbagai mekanisme yang disiapkan pemerintah.
“Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema,” kata Gus Ipul usai menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kompleks Pemda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2).
Ia menjelaskan bahwa mayoritas dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan tersebut memang sudah sesuai hasil pemadanan data. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang datanya perlu diperbaiki agar bantuan tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah membuka ruang reaktivasi bagi warga yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan.
Dari total 869 ribu peserta yang kembali aktif, sekitar 106 ribu merupakan penderita penyakit kronis dan katastrofik yang otomatis diaktifkan kembali sehingga dapat langsung memanfaatkan layanan PBI.
Gus Ipul merinci, sebanyak 132.507 peserta melakukan reaktivasi ke segmen PBI JKN. Sementara 405.965 peserta beralih pembiayaan ke pemerintah daerah melalui skema PBPU/BP Pemda.
Selain itu, 184.357 peserta tercatat berpindah ke segmen pegawai negeri atau pegawai BUMD/BUMN.
“Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar (jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, 88 peserta diketahui beralih pembiayaan ke perusahaan swasta tempat mereka bekerja, sedangkan 147.046 peserta memilih masuk ke segmen mandiri.
“Bahkan 6.993 (peserta) naik ke kelas 2 dan 2.990 (peserta) naik ke kelas 1,” jelas Gus Ipul.
Ia juga telah menandatangani daftar penerima PBI untuk periode bulan depan dengan ketentuan bahwa peserta di luar desil 1–5 tetap dipertahankan selama tiga bulan ke depan. Dalam masa tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat.
“Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa proses ground check akan terus dilakukan melalui pencocokan data aset guna memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan akurat.
“Tetap nanti akan dilakukan uji lapangan dan nanti akan diukur oleh BPS, sehingga dengan begitu konsistensinya tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
