Jakarta,Suarabersama.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan simulasi kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa langkah simulasi tersebut diambil sebagai respons atas arahan Presiden terkait penyesuaian sistem kerja fleksibel.
“Kami sedang melakukan simulasi tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PANRB sesuai arahan Bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen,” kata dia.
Dalam skema simulasi yang tengah dirancang, ia menjelaskan bahwa pihak kementerian mencoba menerapkan pola WFH pada hari tertentu, seperti pada hari Jumat.
Hal ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas pembagian tugas antara pegawai yang bekerja di kantor (Work From Office/WFO) dan yang bekerja secara jarak jauh.
Mensos menekankan bahwa prioritas utama dalam masa simulasi ini adalah tetap terjaganya kualitas layanan publik.
Pihaknya menjamin bahwa penerapan sistem kerja fleksibel tidak akan mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan akses bantuan sosial.
“Prioritas kami adalah yang penting layanannya tidak terganggu. Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFH-nya,” cetusnya.
Selain membahas sistem kerja pegawai, Mensos juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan operasional program Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa operasional sekolah tersebut tetap berjalan normal secara luring dan tidak terdampak oleh penyesuaian sistem kerja WFH.
Keputusan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka diambil karena mempertimbangkan kondisi siswa di Sekolah Rakyat yang tinggal di asrama.
Para siswa dijadwalkan kembali melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah mulai Senin (29/3) setelah masa libur Lebaran Idul Fitri berakhir.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Kemensos belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem pembelajaran campuran atau hybrid pada program pendidikan khusus untuk anak dari keluarga miskin Desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sampai sekarang anak-anak ini kan kebetulan berasrama, jadi ya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada rencana untuk hybrid ya untuk Sekolah Rakyat belum ada,” cetusnya.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global.
Thailand misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26-27 derajat Celsius.
Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
