Jakarta – Dalam rangka memperingati 97 tahun Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Selasa (28/10/2025), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) memberikan penghargaan Wirasena 2025 kepada provinsi-provinsi dengan penilaian terbaik dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Nama Wirasena berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sekelompok orang pemberani. Ini menjadi kali pertama Kemenpora menyelenggarakan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berhasil meningkatkan kualitas pemudanya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Kemenpora untuk menumbuhkan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati. Penghargaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi Tingkat Nasional 2024 dan Capaian Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi Tingkat Nasional 2024. Masing-masing kategori menobatkan 10 provinsi terbaik sebagai penerima Wirasena 2025.
Beberapa provinsi yang berhasil masuk daftar terbaik antara lain DI Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta. DI Yogyakarta menempati posisi teratas di kategori Capaian IPP Tertinggi Tingkat Nasional 2024, sedangkan Kepulauan Riau menjadi yang terbaik di kategori Capaian Peningkatan IPP Tingkat Nasional 2024.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menekankan bahwa pemberian penghargaan ini adalah bagian dari upaya sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami meluncurkan tadi penghargaan Wirasena yang artinya berani. Pokoknya berani dulu. Di sinilah kita coba tingkatkan semua sinergi di daerah. Ada dari Aceh, dari Bali, semua luar biasa,” ujarnya dalam acara Puncak Peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda 2025 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta.
Erick juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan pemuda. “Nah ini yang kita mau luncurkan IPP itu ada nilai-nilai bagaimana penilaian yang memang wajar dan coba tolak ukur yang baik.” Ia menambahkan, “Tanpa pemerintah daerah, kita pemerintah pusat juga tidak bisa melakukan apa-apa. Ini kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah. Kami punya tupoksinya, kami punya programnya, tapi yang namanya pemberdayaan, ya memang dari daerah.” (*)
