Padang, suarabersama.com – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat menegaskan negara menjamin perlindungan bagi jemaah umrah yang masih tertahan di Arab Saudi akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pelaksana Tugas Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, mengatakan pemerintah memiliki perangkat resmi di Arab Saudi untuk menangani persoalan jemaah, yakni Kantor Urusan Haji (KUH).
“Negara hadir. Kementerian Haji dan Umrah memiliki Kantor Urusan Haji di Arab Saudi yang akan menangani jika ada jemaah terkendala,” ujar Rifki di Padang, Senin.
Data Kemenhaj mencatat sekitar 2.500 hingga 3.000 jemaah asal Sumatera Barat masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali sesuai jadwal. Mereka terdampak situasi keamanan kawasan yang memengaruhi penerbangan internasional.
Selain KUH, pemerintah juga memiliki perwakilan Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi yang bertugas memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah.
Rifki menjelaskan, apabila terjadi penundaan kepulangan, penanganan akan dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Haji bersama otoritas terkait dan pihak maskapai.
Di tengah situasi tersebut, tercatat 136 calon jemaah asal Sumbar tetap berangkat ke Arab Saudi pada Minggu (1/3/2026), setelah konflik antara Iran dan Amerika Serikat bersama Israel memanas.
Namun pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau biro perjalanan dan calon jemaah untuk menunda keberangkatan sementara waktu hingga situasi dinilai lebih kondusif.
Adapun ribuan jemaah yang saat ini tertahan sebelumnya dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada 5 Maret 2026. Pemerintah memastikan koordinasi terus dilakukan agar kepulangan mereka dapat terlaksana dengan aman dan lancar. (kls)
