Jakarta, Suarabersama.com – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo, mengajak aparat desa untuk menciptakan desa bahagia (happy village) guna mencegah urbanisasi. Ia menyatakan, “Kalau dia (warga) bahagia di kampungnya, dia tidak akan meninggalkan kampungnya, desanya, tidak terjadi urbanisasi,” dalam acara ‘Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024’ di Sorong, Papua Barat, pada 24 September 2024.
La Ode mengingatkan kisah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengenai banyaknya warga desa di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang pindah ke kota. Ia menegaskan, “Padahal yang paling natural, segala yang asri ada di desa.”
Untuk mencegah hal serupa di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) hasil kerja sama dengan Bank Dunia. Program ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK). La Ode menjelaskan, “Ini yang coba kita rajut, sehingga kita tingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, dan wawasannya.”
Dalam pelatihan ini, aparatur desa—termasuk kepala desa, pengurus kelembagaan desa, BPD, dan PKK—diharapkan memperoleh pengetahuan tentang pemetaan potensi desa, sehingga pembangunan desa dapat diarahkan untuk menciptakan desa bahagia. La Ode berharap, setelah pelatihan, aparatur desa dapat merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan potensi desa dan lebih dekat dengan pelayanan masyarakat.
Ia menambahkan, jika program pembangunan kampung terlaksana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung akan selaras dengan rencana pembangunan daerah. “Setelah ini, pulang dari sini, kasih tahu supaya balik ke kampung masing-masing,” kata La Ode.
Lusje Anneke Tabalujan, Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bina Pemdes Kemendagri, menambahkan bahwa tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada. P3PD direncanakan untuk melatih sekitar 66.000 aparatur desa, dengan 33.000 di antaranya telah dilatih pada 2023. “Sisanya di 2024,” ujar Lusje. Pelatihan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terbagi dalam 111 kelas, diikuti oleh 3.552 peserta dari 184 kampung.
nhi
