Suarabersama.com, Jakarta – Meski mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat, pemerintah tetap konsisten untuk menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Mengapa PPN 12% Diterapkan?
Pemerintah memandang bahwa kebijakan ini adalah langkah yang diperlukan untuk memperkuat stabilitas anggaran negara, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan PPN 12%, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan negara tetap kuat, sehingga program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan insentif untuk UMKM dapat terus berjalan.
Selain itu, penerapan tarif PPN yang lebih tinggi ini tetap memegang prinsip keberpihakan. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan transportasi umum tetap dibebaskan dari PPN (0%). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tanggapan atas Petisi Masyarakat
Pemerintah mendengar dan memahami aspirasi yang disampaikan melalui berbagai petisi online. Namun, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk daya beli masyarakat. Untuk memastikan dampak kebijakan tetap terkendali, pemerintah menanggung kenaikan tarif PPN pada beberapa barang esensial seperti tepung terigu dan gula industri, sehingga masyarakat tidak langsung merasakan beban tambahan.
Meningkatkan Penerimaan Negara demi Kesejahteraan Bersama
Saat ini, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak, menunjukkan pentingnya kontribusi pajak bagi keberlanjutan APBN. Namun, pemerintah tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga terus mendorong diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi sumber daya alam, hilirisasi industri, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif.
“PPN 12% adalah bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas, bertujuan menciptakan sistem pajak yang adil, efektif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar seorang pejabat Kemenkeu.
Komitmen untuk Masyarakat
Kebijakan PPN ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah juga menyediakan berbagai stimulus dan bantuan, seperti subsidi untuk kelompok menengah ke bawah, insentif bagi UMKM, serta upaya mendorong inovasi di sektor ekonomi kreatif.
Dengan pendekatan yang seimbang antara penerapan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial, pemerintah optimistis kebijakan ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Langkah ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berpikir untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
