suarabersama.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti semakin maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI). Ia mengungkapkan bahwa banyak kasus TPPO belum terungkap, menggambarkannya sebagai fenomena “gunung es.”
Pemerintah Diminta Bertindak Serius
Puan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi akar masalah dan menerapkan langkah preventif guna mencegah semakin banyaknya korban TPPO.
“Kasus TPPO WNI ini ibarat gunung es, masih banyak yang tersembunyi di bawah permukaan. Saya mendesak Pemerintah untuk mencari solusi menyeluruh dan mengambil tindakan pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” kata Puan dalam pernyataan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
Kasus Agung Heriyadi, Gambaran Rentannya Pekerja Migran
Kasus terbaru melibatkan Agung Heriyadi, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Agung dijanjikan pekerjaan di Malaysia, tetapi malah dijual dan dipaksa bekerja di sektor ilegal. Paspor miliknya ditahan, dan ia diancam denda besar jika ingin kembali ke Indonesia.
Menurut Puan, kasus seperti ini menunjukkan betapa rentannya pekerja migran terhadap eksploitasi. “Banyak WNI tergiur janji gaji besar, namun akhirnya terjebak dalam situasi eksploitasi. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegasnya.
Perlindungan WNI di Luar Negeri
Puan menekankan pentingnya peran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dalam menangani masalah TPPO. Ia juga menyarankan dibuatnya program khusus untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri mencatat puluhan ribu WNI yang tidak terdaftar di Kamboja, diduga bekerja di sektor judi online. Dari 89.000 WNI yang mendapatkan izin tinggal, hanya 17.000 yang melapor ke KBRI Phnom Penh. Selain Kamboja, Vietnam juga menjadi lokasi rentan bagi WNI akibat janji pekerjaan palsu yang berujung eksploitasi.
Pengawasan Penyaluran Pekerja Migran Ilegal
Puan menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas penyaluran PMI ilegal, terutama ke negara-negara yang dikenal sebagai pusat aktivitas ilegal seperti judi online.
“Data menunjukkan banyaknya WNI di Kamboja yang tidak terdaftar, ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih baik serta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran kita,” ungkapnya.
