Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW). Dalam operasi tersebut, penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai total Rp 1,6 miliar.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan juga pound sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Menurut Budi, uang dalam bentuk rupiah disita di wilayah Riau, sementara pecahan dolar Amerika dan pound sterling ditemukan di Jakarta.
“(Pecahan dolar Amerika dan pound sterling diamankan) di salah satu rumah milik saudara AW,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari dana yang hendak diberikan kepada Abdul Wahid. “Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah,” lanjutnya.
KPK juga menduga bahwa sebelum operasi tangkap tangan dilakukan, Abdul Wahid telah lebih dulu menerima sejumlah uang lainnya. Budi turut mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan pembenahan internal.
“Terlebih, kalau tidak salah hitung ya, sudah empat kali Provinsi Riau ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang kemudian ditangani oleh KPK,” kata Budi.
OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan pada Senin (3/11), dengan total sepuluh orang yang turut diamankan. Setelah melakukan gelar perkara pada malam harinya, KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka baru akan diumumkan pada Rabu (5/11).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, turut menanggapi kabar kadernya yang terjaring OTT KPK. Ia menyebut akan menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
“Ya kita tunggu aja apa yang KPK putuskan kita ikuti,” kata Cak Imin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11).
Ketika dimintai tanggapan terkait kemungkinan pemberian bantuan kepada Abdul Wahid, Cak Imin memilih tidak menjawab. Ia menyatakan belum ada permintaan bantuan hingga saat ini dan akan menunggu keputusan resmi dari KPK terlebih dahulu.
“Belum ada permintaan,” bebernya. (*)
