Jakarta, Suarabersama.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono sudah melakukan pemantauan udara terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau, Senin (21/7/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau telah terdampak kebakaran hutan dan lahan, dengan dua wilayah terparah berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar.
“Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar,” kata Suharyanto saat memberikan keterangan pers, Selasa (22/7).
Untuk mempercepat penanganan karhutla, BNPB akan meningkatkan jumlah helikopter water bombing menjadi lima unit dan menambah helikopter patroli dari satu menjadi dua unit. Armada tambahan ini direncanakan tiba di Riau pada Rabu (23/7).
“Heli patroli dan water bombing kita tambahkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu jika operasi modifikasi cuaca tidak menemukan awan untuk dijadikan hujan,” ujarnya.
Suharyanto juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menetapkan status tanggap darurat bencana agar pemerintah pusat dapat lebih leluasa mengerahkan sumber daya dan bantuan.
“Pemerintah Provinsi harus tetapkan tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan,” tegasnya.
Di samping itu, BNPB juga melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendorong terjadinya hujan buatan di wilayah yang terdampak. Meski curah hujan masih terbatas, upaya ini menunjukkan hasil awal di beberapa wilayah.
“Mulai tadi pagi OMC dilakukan, dan kami cek sudah turun hujan, meski belum merata. Di wilayah Indragiri Hilir, Kuala Kampar, Siak, Batang Cenaku, dan Bangkinang sudah mulai turun hujan, walau curahnya masih kecil karena tergantung pertumbuhan awan,” ungkap Suharyanto.
Pemantauan udara ini turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Riau, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, serta unsur Forkopimda Provinsi Riau.
Upaya terpadu dari pemerintah pusat dan daerah terus dimaksimalkan untuk menekan dampak karhutla yang kini mulai mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya.
(HP)
