suarabersama.com – Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kini menempati peringkat ketiga wilayah dengan risiko bencana longsor dan banjir tertinggi di Indonesia, setelah Kabupaten Garut dan Sukabumi. Intensitas hujan yang tinggi serta cuaca ekstrem telah menyebabkan berbagai bencana, termasuk longsor, banjir, pohon tumbang, hingga pergerakan tanah di sejumlah wilayahnya. Pada Januari 2025, bencana tersebut menyebabkan satu korban jiwa dan kerugian materi mencapai Rp 247 juta.
Kondisi dan Risiko Bencana
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin, cuaca ekstrem telah melanda 39 kecamatan yang tersebar di 351 desa. Sebanyak 11 kejadian longsor, 7 banjir, 3 cuaca ekstrem, dan 12 kebakaran tercatat selama bulan Januari. “Kami terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di titik rawan longsor,” ujar Nuraedidin, Kamis (30/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa wilayah Kecamatan Sukaresik, khususnya daerah aliran Sungai Citanduy dan Cikidang, serta Kecamatan Karangnunggal, merupakan lokasi yang perlu mendapat perhatian lebih karena sering mengalami banjir akibat luapan sungai.
Tindakan dan Edukasi Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan surat edaran peringatan dini berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, yang memprediksi intensitas hujan tinggi pada Februari 2025. Surat tersebut telah disampaikan kepada camat, kepala desa, pondok pesantren, dan sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Bencana longsor sering terjadi karena kontur tanah yang labil dan dikelilingi tebing curam. Sementara itu, peralatan tanggap bencana seperti perahu karet masih sangat terbatas, hanya tersedia lima unit, dua di antaranya merupakan bantuan BNPB,” jelasnya.
Upaya Berkelanjutan
BPBD Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memitigasi risiko bencana. Warga diimbau untuk memperhatikan potensi pergerakan tanah dan mematuhi peringatan dini dari pemerintah. Meski demikian, keterbatasan peralatan tanggap bencana masih menjadi kendala yang perlu segera diatasi guna meminimalkan dampak bencana.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, sekaligus menekan angka kerugian baik materiil maupun korban jiwa.
