Jakarta, suarabersama.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah giat melakukan perbaikan berbagai regulasi guna meningkatkan kenyamanan dunia usaha, khususnya bagi sektor industri, sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pekerja. Pernyataan ini disampaikan oleh Moh Jumhur Hidayat dalam acara Konferensi Daerah (Konferda) DPD KSPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlangsung di Gunung Kidul pada Minggu, 5 Januari 2025.
Pesan Penting untuk Pimpinan Buruh
Dalam sambutannya, Jumhur menekankan beberapa arahan strategis bagi para pimpinan buruh ke depan. Menurutnya, saat ini pemerintah dan DPR sudah lebih terbuka dan tidak alergi terhadap perjuangan buruh, sehingga momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Berikut tiga pesan utama yang disampaikan Jumhur:
-
Khidmat kepada Aspirasi Anggota: Pimpinan buruh terutama di tingkat daerah harus sungguh-sungguh mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi anggota.
-
Peran Sebagai ‘Saudara Tua’: KSPSI sebagai organisasi buruh tertua dan terbesar perlu bersikap membimbing dan mendukung serikat pekerja yang lebih muda dan baru berdiri.
-
Manfaatkan Momentum Pemerintahan Pro Industri dan Pro Buruh: Dengan dukungan kuat pemerintahan Prabowo terhadap pengembangan industri dan kesejahteraan buruh, pimpinan serikat harus berperan aktif memperbaiki ekosistem industri dan kondisi pekerja.
Penyempurnaan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Jumhur juga menyoroti peluang besar yang sedang terbuka terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah bersama DPR tengah membuka ruang dialog untuk menyempurnakan UU tersebut agar menjadi payung hukum yang lebih menyeluruh dan menjamin hak pekerja secara efektif.
“Berbagai konfederasi dan federasi buruh di tingkat nasional telah menginisiasi Forum Urun Rebug sebagai wadah diskusi untuk menyusun RUU Ketenagakerjaan baru. Intinya, UU baru nanti harus menjamin kepastian kerja, pendapatan layak, dan jaminan sosial yang luas bagi pekerja,” jelas Jumhur. (kls)
