Jakarta, Suarabersama.com – Isu penggulingan kekuasaan dijawab dingin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah riuh spekulasi politik, ia justru mengembalikan arah pembicaraan pada satu hal mendasar: negara ini punya mekanisme, dan itu harus dihormati. “Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah. Tapi ada mekanismenya,
” tegasnya dalam rapat kerja pemerintah, Rabu, 8 April 2026. Pernyataan itu bukan sekadar bantahan, melainkan penegasan ulang fondasi bernegara. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas konsensus besar: Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dua pilar yang, menurutnya, menjadi alasan bangsa ini mampu menjaga keseimbangan di tengah keragaman.
Dalam sistem itu, pergantian kekuasaan bukan hal tabu. Jalurnya jelas—pemilihan umum, atau bahkan pemakzulan. Namun semuanya harus melalui prosedur konstitusional: DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. “Bisa impeachment, tidak ada masalah. Tapi lewat saluran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia mencatat transisi kekuasaan tanpa kekerasan. Dari Soekarno hingga Abdurrahman Wahid, pergantian terjadi melalui proses, bukan tekanan jalanan. Di balik penegasan itu, Prabowo membaca ancaman yang lebih besar: ego dan ambisi jangka pendek yang kerap dimanfaatkan kekuatan luar. Ia menyebut pola lama “divide et impera” masih relevan—memecah untuk menguasai.
“Ambisi dan ego ini yang sering dimanfaatkan pihak asing,” katanya, mengaitkan dengan dinamika geopolitik global yang kian panas. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah dan pentingnya jalur energi dunia seperti Selat Hormuz.
Namun, sorotannya kemudian beralih ke posisi strategis Indonesia. Selat Malaka, Sunda, hingga Makassar disebut sebagai urat nadi perdagangan dan energi Asia Timur. “Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia?” ucapnya, menggarisbawahi bahwa 70 persen perdagangan dan energi kawasan melintasi jalur laut—dan Indonesia berada di tengahnya.
Dalam konteks itu, stabilitas politik bukan sekadar urusan domestik, melainkan kepentingan global. Ia mengingatkan bahwa kegaduhan internal bisa berdampak jauh lebih luas dari yang terlihat. Prabowo juga menyinggung kondisi ekonomi dan energi nasional di tengah krisis global. Ia memastikan Indonesia masih dalam posisi kuat, dengan strategi pengendalian konsumsi energi dalam jangka pendek. Subsidi BBM, katanya, tetap difokuskan untuk 80 persen rakyat, terutama kelompok rentan. “Yang kaya, ya bayar harga pasar. Yang kita bela rakyat kecil,” tegasnya. Di ujung pernyataan, nada Prabowo
berubah reflektif. Ia menyebut krisis sebagai peluang—untuk bekerja lebih efisien, menutup kebocoran, dan menekan korupsi. Di tengah riuh isu penggulingan, pesan yang ia kirim sederhana tapi tegas: demokrasi tidak dibangun untuk dijatuhkan secara serampangan. Ia punya jalan, punya aturan, dan—jika dijalankan—punya cara untuk memperbaiki diri tanpa harus menghancurkan. (bs)
