Jakarta, Suarabersama.com – Di tengah gejolak global yang dipicu perang tarif, konflik di Timur Tengah, hingga krisis berkepanjangan di Ukraina, Indonesia tetap mampu menjaga ketahanan ekonominya. Untuk mempertahankan momentum tersebut, Pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi, salah satunya dengan dunia usaha, guna memastikan stabilitas dan kesinambungan pemulihan ekonomi nasional.
“Di tahun 2026, kondisi upside risk akan lebih dominan daripada downside risk. Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%. Dan ini kuncinya ada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimis, Indonesia akan optimis,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN Indonesia tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12).
Optimisme tersebut diperkuat oleh berbagai program nasional yang sedang berlangsung. Pemerintah menyelenggarakan serangkaian event belanja nasional dengan target transaksi lebih dari Rp120 triliun, mulai dari diskon transportasi, event pariwisata, hingga kampanye belanja di minimarket dan e-commerce. Program “Belanja di Indonesia Aja” juga melibatkan seluruh pusat perbelanjaan dengan target transaksi mencapai Rp30 triliun. Menko Airlangga menyampaikan bahwa seluruh potensi belanja masyarakat akan dikonsolidasikan untuk menjaga daya beli dan menggerakkan sektor UMKM.
Untuk tahun 2026 nanti, Pemerintah menyiapkan belanja prioritas sebesar Rp2.567,9 triliun dari total anggaran Rp3.842 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan pangan, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan UMKM, pertahanan, hingga akselerasi perdagangan dan investasi global. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu fokus dengan anggaran Rp335 triliun yang ditargetkan menjangkau hingga 80 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan berbagai dukungan fiskal untuk mendorong produksi dalam negeri, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah untuk perumahan, serta perluasan akses KUR.
Terkait sektor eksternal, Pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan strategis. Indonesia telah memfinalkan perjanjian perdagangan dengan Kanada, menyelesaikan EU-CEPA yang kini memasuki tahap harmonisasi bahasa di Parlemen Eropa, serta menyiapkan proses aksesi CPTPP pada 2026.
Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan negara-negara BRICS+ dan meningkatkan kontribusi pada New Development Bank sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global. Selain itu, dukungan terhadap agenda aksesi OECD semakin solid dengan mayoritas negara anggota telah menyatakan dukungannya.
Menko Airlangga juga menyoroti prioritas pada agenda ekonomi hijau dan transisi energi. Pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan super green corridor, pemanfaatan carbon capture and storage (CCS), serta peningkatan investasi energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki gudang karbon terbesar di Asia dengan potensi penyimpanan karbon hingga 600 gigaton, yang menjadi nilai strategis dalam kerja sama global. Sejumlah investasi besar dari Jepang, BP, dan ExxonMobil menegaskan komitmen dunia internasional terhadap transformasi energi Indonesia.
Di bidang ekonomi digital, Pemerintah mempercepat integrasi sistem pembayaran regional dan memperluas pemanfaatan teknologi melalui Digital Economic Framework Agreement. Dengan nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD600 miliar pada 2030, Pemerintah mendorong peningkatan jumlah talenta digital, termasuk melalui program magang berskala nasional yang menargetkan 100 ribu peserta setiap tahun. Menko Airlangga mengajak Kadin untuk berperan aktif dalam menyiapkan generasi muda serta mendukung pengembangan startup berbasis teknologi, termasuk di sektor kecerdasan buatan yang masih sangat potensial untuk bertumbuh.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa penguatan investasi terus menjadi fokus pemerintah. Hingga September, realisasi investasi telah mencapai 75% dari target tahun ini dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. Hilirisasi terus menunjukkan perkembangan signifikan, begitu pula pengembangan industri kendaraan listrik dan semikonduktor yang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas impor akan tetap tersedia untuk menjaga daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan.
“Harapannya, KADIN mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya, dari berbagai program Pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, kami berharap KADIN ikut mendorong. Apalagi juga untuk membangkitkan UMKM-UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang,” pungkas Menko Airlangga.
Turut Hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edy Baskoro Yudhoyono, Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, dan Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie beserta seluruh pengurus KADIN.
