Jakarta, suarabersama.com – Belakangan ini beredar kabar yang disebarkan oleh “Tempo Bocor Alus” yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan kementerian, lembaga, dan media guna melakukan glorifikasi atas kepemimpinannya. Tuduhan tersebut menyiratkan bahwa upaya glorifikasi ini dilakukan dengan menggunakan dana publik, yaitu uang pajak rakyat. Namun, berbagai pihak terkait telah memberikan klarifikasi untuk menanggapi isu ini dan menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan upaya provokasi dan memecah belah masyarakat menjelang pelantikan presiden.
Pihak Istana Kepresidenan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada campur tangan dari Presiden dalam mengarahkan kementerian, lembaga, atau media untuk melakukan glorifikasi terhadap kepemimpinannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menegaskan bahwa komunikasi publik yang dilakukan melalui kementerian dan lembaga adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan untuk tujuan glorifikasi berlebihan.
“Pemerintah berkewajiban menyampaikan hasil kerja, pencapaian, dan rencana kebijakan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga negara mendapat akses terhadap informasi yang benar dan terpercaya, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar juru bicara Istana.
Selain itu, media massa yang disebut-sebut menjadi alat glorifikasi juga membantah tudingan tersebut. Sebagai entitas independen, media bekerja dengan mengacu pada prinsip jurnalisme yang objektif dan berdasarkan fakta. Para pemimpin redaksi sejumlah media nasional menegaskan bahwa pemberitaan terkait Presiden Jokowi yang bersifat positif adalah bagian dari peliputan terhadap kinerja pemerintah, bukan karena adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.
“Peliputan mengenai prestasi pemerintah, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, maupun ekonomi, merupakan bentuk kewajiban jurnalistik dalam memberikan informasi yang berimbang. Kami tetap berkomitmen untuk menyajikan berita yang independen dan berbasis fakta, serta memberikan ruang yang cukup bagi kritik maupun apresiasi,” ungkap salah satu pemimpin redaksi media nasional.
Pemerintah juga telah membuka ruang diskusi bagi publik untuk mengawasi kebijakan dan anggaran yang digunakan, termasuk melalui lembaga pengawas independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran negara.
Dengan demikian, klaim bahwa glorifikasi Presiden Jokowi menggunakan uang pajak dan melibatkan kementerian, lembaga, serta media adalah tidak berdasar. Pemerintah memastikan seluruh penggunaan dana publik dapat diaudit dan diawasi secara transparan sesuai peraturan yang berlaku.
Penting untuk diingat bahwa setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi dan dipastikan sumber kebenarannya agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun tetap mengacu pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terprovokasi oleh upaya yang bertujuan memecah belah menjelang pelantikan presiden.
