JAKARTA, Suarabersama — Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026, mencatatkan sejarah penting dalam kiprah diplomasi internasional negara. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menduduki posisi presidensi dalam salah satu badan utama global yang fokus pada isu-isu HAM, menggambarkan kepercayaan komunitas dunia terhadap peran strategis Indonesia dalam tata kelola multilateral.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB melekat pada posisi Wakil Tetap Indonesia di Jenewa dan membuat Indonesia menjadi tuan rumah pengaturan agenda kerja, pemimpin rapat pleno, serta fasilitator dialog antaranggota Dewan sepanjang masa jabatan. Peran ini bukan sekadar simbol, tetapi melibatkan tanggung jawab praktis dalam pembuatan resolusi, pembentukan komite kerja, dan koordinasi respons terhadap isu-isu HAM yang sensitif di berbagai belahan dunia.
Pemerintah menyambut terpilihnya Indonesia dengan penuh antusiasme. Perolehan posisi ini dinilai mencerminkan kemampuan diplomasi Indonesia dalam membangun hubungan antarnegara tingkat tinggi serta menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok negara di forum internasional. Dalam pidatonya saat penutupan sesi pemilihan, delegasi Indonesia menegaskan komitmen untuk memimpin Dewan HAM secara profesional, inklusif, dan berlandaskan prinsip HAM universal.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran sebagai penengah yang memprioritaskan dialog, serta mempertemukan berbagai pandangan yang sering kali berseberangan di dalam forum. Ini mencakup mengelola isu-isu global seperti kebebasan sipil, kebebasan beragama, hak ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan kelompok rentan tanpa menempatkan satu negara sebagai “wasit moral”, namun lebih pada upaya solusi bersama berdasarkan norma internasional.
Para analis hubungan internasional menilai bahwa posisi ini sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk membawa perspektif negara berkembang ke dalam diskusi HAM global, terutama isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan mitigasi konflik. Dengan pengalaman sebagai negara beragam secara sosial dan budaya, Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memajukan dialog lintas budaya dan peradaban di Dewan HAM.
Di tingkat domestik, jabatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat implementasi HAM di dalam negeri. Pemerintah mengatakan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam komitmen perlindungan HAM di berbagai sektor kehidupan, serta memperbaiki mekanisme kelembagaan agar selaras dengan standar internasional.
Ke depan, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan menjadi sorotan dunia, baik sebagai contoh negara berkembang yang mampu mengisi posisi strategis global, maupun sebagai ujian nyata bagi kapasitas diplomasi Indonesia dalam menangani isu-isu HAM yang kompleks di era yang penuh tantangan tersebut.
