Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk bersikap netral dan objektif selama mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026. Sikap tersebut akan diterapkan dalam menyikapi berbagai isu HAM maupun laporan negara-negara anggota PBB.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Indonesia akan menjalankan peran kepemimpinan dengan berpegang pada prinsip hukum internasional dan instrumen HAM yang berlaku. “Kami akan menangani setiap isu secara serius, tanpa keberpihakan, dan berdasarkan standar HAM internasional,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Menurut Yusril, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil kesepakatan kelompok Asia-Pasifik dan mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam isu HAM. Ia menilai kontribusi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global, selama ini mendapat pengakuan luas.
Yusril juga menyebut penunjukan ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya memimpin Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006. Bahkan sebelumnya, Indonesia telah terlibat aktif di Komisi HAM PBB. Pada 1995, diplomat senior Makarim Wibisono pernah menjabat Ketua Komisi HAM PBB di tengah tekanan internasional terhadap Indonesia terkait berbagai kasus HAM. “Saat itu Indonesia menghadapi sorotan tajam, namun kami konsisten menjawab dan membangun sistem serta instrumen HAM di dalam negeri,” ujar Yusril, mengenang pengalamannya sebagai Menteri Kehakiman kala itu.
Ia menambahkan, perkembangan HAM di Indonesia telah melalui proses panjang. Dimulai dengan pembentukan Komnas HAM pada era Presiden Soeharto, pengesahan Undang-Undang HAM di masa Presiden B.J. Habibie, hingga penguatan kelembagaan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Penguatan tersebut, kata Yusril, kembali ditegaskan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dibentuknya Kementerian HAM yang kini dipimpin Natalius Pigai.
Sejak Januari 2026, Indonesia resmi menjabat Presiden Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro selaku Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, menggantikan Duta Besar Swiss Jürg Lauber. Dalam perannya, Indonesia akan memimpin tiga sidang reguler Dewan HAM pada Februari, Juni, dan September 2026, serta mengawasi pelaksanaan mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR) bagi negara-negara anggota PBB. Pemerintah berharap kepemimpinan Indonesia dapat memperkuat dialog dan kerja sama internasional di bidang HAM secara adil, inklusif, dan berimbang. (kls)
