Jakarta, suarabersama.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pencapaian yang prestisius dan sulit ditandingi negara lain.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Senin. Pigai mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan 80 tahun lalu. “Republik Indonesia telah merdeka 80 tahun, begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto yang pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia sebagai Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia resmi menjabat mulai Januari 2026. Posisi tersebut diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, menggantikan Duta Besar Swiss Jürg Lauber. Dalam peran barunya, Indonesia akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM PBB sepanjang 2026—pada bulan Februari, Juni, dan September—serta mengawasi mekanisme Universal Periodic Review (UPR) yang meninjau catatan HAM negara-negara anggota PBB.
Pigai menambahkan, capaian ini setara berada di posisi strategis kedua setelah Sekretaris Jenderal PBB dan mencerminkan kepercayaan dunia terhadap peran Indonesia dalam isu hak asasi manusia. Prestasi tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk mengangkat peran serta suara Indonesia dalam forum multilateral dunia, sekaligus mengokohkan posisi negara di panggung internasional. (kls)
