Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara di Timur Tengah menyatakan keprihatinan serius atas kondisi kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza, Palestina. Situasi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai yang melanda wilayah padat pengungsi itu.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa keprihatinan tersebut disuarakan bersama oleh Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Republik Arab Mesir. Pernyataan bersama itu disampaikan melalui akun resmi Kemlu RI di platform X, Jumat (2/1/2026).
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri menyoroti rapuhnya kondisi kemanusiaan yang dihadapi hampir 1,9 juta warga Gaza yang kini hidup sebagai pengungsi. Mereka tinggal di tempat penampungan darurat yang tidak layak, rentan banjir, serta minim perlindungan dari cuaca dingin. “Banjir di kamp-kamp pengungsian, rusaknya tenda-tenda, runtuhnya bangunan yang telah hancur, serta paparan suhu dingin yang diperburuk oleh kekurangan gizi secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap keselamatan warga sipil,” tulis Kemlu RI. Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan warga dengan kondisi medis tertentu disebut menghadapi risiko paling besar, termasuk ancaman wabah penyakit.
Para menteri juga menyampaikan apresiasi terhadap peran berkelanjutan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNRWA, serta organisasi kemanusiaan internasional yang tetap bekerja di tengah keterbatasan dan tekanan. Mereka menegaskan pentingnya menjamin akses penuh bagi PBB dan lembaga kemanusiaan untuk beroperasi di Gaza dan Tepi Barat tanpa hambatan.
Pernyataan tersebut secara tegas mendesak Israel agar tidak membatasi aktivitas kemanusiaan. Setiap upaya yang menghalangi distribusi bantuan dinilai tidak dapat diterima dan berpotensi memperparah krisis yang sudah terjadi.
Selain itu, para menteri kembali menegaskan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Komprehensif yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut demi menjaga keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri konflik bersenjata, dan membuka jalan menuju kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina. Dalam waktu dekat, para menteri menekankan perlunya percepatan pemulihan awal, termasuk penyediaan hunian yang layak untuk melindungi warga Gaza dari kerasnya musim dingin.
Mereka juga menyerukan komunitas internasional agar menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel supaya segera mencabut pembatasan masuknya bantuan. Bantuan mendesak yang dibutuhkan mencakup tenda, bahan bangunan sementara, layanan medis, air bersih, bahan bakar, serta fasilitas sanitasi. “Bantuan kemanusiaan harus dapat masuk ke Jalur Gaza secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui mekanisme PBB, termasuk pemulihan infrastruktur vital dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah dua arah sesuai ketentuan,” tegas Kemlu RI. (kls)
