Jakarta, Suarabersama.com – Taufik Hidayat, Ketua Forum Pegawai Non-ASN Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K secara nasional merupakan hasil dari perjuangan intensif para honorer di seluruh Indonesia. Keputusan ini menggantikan edaran sebelumnya yang menetapkan pelantikan dilakukan serentak pada 2026.
Dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI pada Rabu, 19 Maret 2025, Taufik menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan ini. “Alhamdulillah, perjuangan kami berhasil membatalkan edaran sebelumnya dan mempercepat proses pengangkatan ASN,” ujarnya.
Percepatan ini, menurut Taufik, akan membawa dampak positif yang besar bagi honorer yang telah lama menunggu kejelasan status kepegawaian. Ia menekankan pentingnya instansi pusat dan daerah untuk segera mempersiapkan pelantikan agar tidak ada lagi penundaan dalam proses administrasi.
Taufik juga menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib bertanggung jawab atas kelangsungan nasib honorer. Ia meminta agar hak-hak honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus dilindungi dan diprioritaskan.
Selain itu, Taufik menyoroti banyaknya honorer yang diberhentikan tanpa kejelasan akibat keterbatasan anggaran instansi. Hal ini, menurutnya, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi honorer yang kehilangan penghasilan. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh proses penataan honorer sebelum batas waktu Oktober 2025, agar memberikan kejelasan status dan kesejahteraan kepada tenaga honorer.
Dengan langkah percepatan ini, Taufik berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen dalam memberikan kejelasan status kepegawaian dan perlindungan hak-hak para honorer di seluruh Indonesia.
(HP)
