Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Benua Etam.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” kata Gubernur Rudy Mas’ud usai memimpin upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Samarinda, Selasa. Dikutip dari Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas apresiasi para guru honorer Kaltim yang telah menerima insentif daerah sebesar Rp500.000 per bulan. Nilai insentif ini diketahui lebih tinggi dibanding pemberian dari pemerintah pusat yang berada pada kisaran Rp300.000.
Rudy menyampaikan bahwa dirinya menargetkan peningkatan insentif bagi guru non-ASN hingga mencapai Rp1.000.000 di masa mendatang. Namun, realisasinya akan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.
Selain peningkatan kesejahteraan finansial, pemerintah provinsi juga memprioritaskan pemerataan distribusi tenaga pengajar hingga ke wilayah pedalaman. Penempatan guru-guru berkualitas akan diperluas, termasuk ke daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu, demi memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah daerah menaruh perhatian khusus pada upaya penyetaraan kompetensi guru, baik yang bertugas di kawasan perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga perbatasan, agar kualitas pendidikan dapat terjaga di seluruh wilayah Kaltim.
“Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud.
Pada kesempatan lain, Rudy juga menyoroti pentingnya perlindungan profesi guru dalam menjalankan tugas sehari-hari di satuan pendidikan. Ia memastikan bahwa telah terjalin kemitraan strategis antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
“Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” ucap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Benua Etam.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” kata Gubernur Rudy Mas’ud usai memimpin upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Samarinda, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas apresiasi para guru honorer Kaltim yang telah menerima insentif daerah sebesar Rp500.000 per bulan. Nilai insentif ini diketahui lebih tinggi dibanding pemberian dari pemerintah pusat yang berada pada kisaran Rp300.000.
Rudy menyampaikan bahwa dirinya menargetkan peningkatan insentif bagi guru non-ASN hingga mencapai Rp1.000.000 di masa mendatang. Namun, realisasinya akan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.
Selain peningkatan kesejahteraan finansial, pemerintah provinsi juga memprioritaskan pemerataan distribusi tenaga pengajar hingga ke wilayah pedalaman. Penempatan guru-guru berkualitas akan diperluas, termasuk ke daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu, demi memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah daerah menaruh perhatian khusus pada upaya penyetaraan kompetensi guru, baik yang bertugas di kawasan perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga perbatasan, agar kualitas pendidikan dapat terjaga di seluruh wilayah Kaltim.
“Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud.
Pada kesempatan lain, Rudy juga menyoroti pentingnya perlindungan profesi guru dalam menjalankan tugas sehari-hari di satuan pendidikan. Ia memastikan bahwa telah terjalin kemitraan strategis antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
“Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” ucap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. (*)
