Jakarta, Suarabersama.com – Pertemuan darurat antara Thailand dan Kamboja yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Senin (28/7/2025) di Putrajaya, berhasil menghasilkan sejumlah kesepakatan penting demi meredakan konflik bersenjata yang meningkat di wilayah perbatasan kedua negara.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, sebagai upaya diplomatik lanjutan menyusul eskalasi militer yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian massal.
1. Gencatan Senjata Segera Tanpa Syarat
Poin utama dari kesepakatan adalah pelaksanaan gencatan senjata segera dan tanpa syarat, yang mulai berlaku efektif pada pukul 24.00 waktu setempat, 28 Juli 2025. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kedua pemimpin menyampaikan kesediaannya untuk menghentikan permusuhan dan memulihkan kondisi keamanan secara bertahap.
2. Pertemuan Komandan Militer di Perbatasan
Pada Selasa pagi (29/7/2025), komandan militer dari kedua negara dijadwalkan menggelar pertemuan informal di wilayah perbatasan. Thailand akan diwakili oleh komandan Wilayah Militer 1 dan 2, sedangkan Kamboja oleh Wilayah Militer 4 dan 5. Pertemuan ini terbuka untuk diikuti oleh atase pertahanan negara-negara ASEAN, sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga stabilitas kawasan.
3. Komite Perbatasan Umum (GBC) Digelar 4 Agustus
Thailand dan Kamboja juga sepakat untuk mengadakan pertemuan General Border Committee (GBC) pada 4 Agustus 2025 di Kamboja. Pertemuan ini akan dipimpin oleh masing-masing Menteri Pertahanan dan menjadi forum lanjutan dalam memperkuat kerja sama keamanan di wilayah perbatasan.
4. Mekanisme Pengawasan oleh ASEAN
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari ketiga negara (Malaysia, Thailand, dan Kamboja) ditugaskan menyusun mekanisme pengawasan gencatan senjata. Malaysia menyatakan kesiapannya mengoordinasikan tim pengamat dan mengajak keterlibatan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
5. Pemulihan Jalur Komunikasi Antarpemimpin
Dalam rangka membangun kembali kepercayaan, kedua negara sepakat untuk mengaktifkan kembali komunikasi langsung antara para pemimpin negara, termasuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing.
6. Dukungan dari Amerika Serikat dan Cina
Penyelesaian diplomatik ini turut didorong oleh Amerika Serikat dan Cina. Presiden AS Donald J. Trump dikabarkan aktif berkomunikasi dengan pemimpin kedua negara sejak 26 Juli 2025. Sementara itu, Pemerintah Cina juga menjalankan peran diplomatik melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna mendorong dialog damai.
7. Dampak Kemanusiaan dan Harapan Pemulihan
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyoroti dampak kemanusiaan dari konflik yang telah menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan pengungsian besar-besaran. Sekitar 300 ribu warga terdampak, terdiri atas 140 ribu warga Kamboja dan 160 ribu dari pihak Thailand.
Ia berharap hasil pertemuan ini menjadi fondasi bagi proses normalisasi hubungan bilateral dan pencegahan konflik serupa di masa depan.
“Kami menyambut baik inisiatif ini dan percaya bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama regional,” tegasnya.
Penjabat PM Thailand, Phumtham Wechayachai, juga menegaskan komitmen negaranya untuk menghormati kesepakatan damai tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.
(HP)
