Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, memaparkan enam program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan nyata.
Pemaparan dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Jayapura. Fakhiri menegaskan, program ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan visi “Papua Cerah” melalui kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.
Fokus Kesehatan hingga Pendidikan
Salah satu program utama adalah Kartu Kasih yang menyasar ibu hamil. Program ini dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan dan pemenuhan gizi guna menekan angka stunting serta kematian ibu dan anak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menghadirkan Kartu Mahasiswa Cerdas atau Kartu Mace. Program ini ditujukan membantu mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan tinggi.
Perlindungan Lansia dan Penguatan Ekonomi
Untuk kelompok lanjut usia, Pemprov Papua menyiapkan Kartu Jaminan Sosial Lansia atau Kartu Jalan. Program ini mencakup bantuan tunai, layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah, hingga kemudahan akses obat.
Sementara itu, sektor ekonomi diperkuat melalui modernisasi sarana perdagangan. Pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih layak bagi pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan, agar aktivitas ekonomi lebih berkembang.
Infrastruktur dan Perumahan Jadi Prioritas
Peningkatan konektivitas antarwilayah juga menjadi fokus utama, melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Langkah ini diharapkan mampu menekan disparitas harga dan membuka akses ekonomi di wilayah terpencil.
Selain itu, program penyediaan rumah layak huni disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian yang lebih layak di kawasan perkotaan maupun pesisir dalam lima tahun ke depan.
Tekankan Kolaborasi
Fakhiri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, hingga akademisi dalam menjalankan program-program tersebut. Menurutnya, pembangunan di Papua harus tetap menghormati kearifan lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kohesi sosial masyarakat. (kls)
