Jatim, suarabersama.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan keprihatinannya atas penghapusan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya. Data per Januari 2026 mencatat sebanyak 1.480.380 warga Jatim yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan. Khofifah mengimbau seluruh pilar sosial di daerah untuk segera bergerak melakukan mitigasi data agar proses reaktivasi kepesertaan masyarakat prasejahtera berjalan dengan lancar.
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Maka saya minta pilar-pilar sosial untuk terus mendampingi dalam mitigasi data, karena itu yang paling penting saat ini,” tegas Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Selain membahas isu BPJS PBI, kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh Khofifah untuk menyerahkan bantuan sosial dan tali asih kepada pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp 7,7 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Rincian Bantuan Sosial di Pasuruan
- Program Keluarga Harapan (PKH) Plus: Rp 3,494 miliar untuk 1.747 keluarga, dengan besaran bantuan Rp 2 juta per keluarga.
- Bantuan untuk Kemiskinan Ekstrem: Rp 2,254 miliar untuk 1.503 jiwa, masing-masing menerima Rp 1,5 juta.
- Bantuan Penyandang Disabilitas: Rp 3,6 juta untuk 83 penerima.
- Bantuan Pendidikan (KIP Putri dan PPKS Jawara): Rp 3 juta untuk 110 penerima.
Khofifah berharap bantuan ini dapat digunakan dengan bijak untuk mendorong kewirausahaan masyarakat, dengan dukungan pilar sosial di lapangan.
Tak hanya untuk keluarga, Pemprov Jawa Timur juga menyediakan bantuan untuk BUMDesa, Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa dengan alokasi ratusan juta rupiah. “Harapan besar terhadap bantuan ini adalah menjadi stimulan bagi kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif,” tambahnya.
Sinergi Pemprov dan Pemkab Pasuruan
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyambut positif dukungan ini dan menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Ia optimistis dengan sinergi yang terbangun antara Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan, target pengurangan kemiskinan bakal segera tercapai.
“Dukungan ini bukti nyata Pemprov Jatim hadir. Dengan efisiensi anggaran dan akurasi data, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan segera terwujud,” ujarnya.
Rusdi juga memberikan apresiasi tinggi kepada para relawan Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping PKH yang menjadi ujung tombak dalam penyaluran bantuan hingga ke tingkat akar rumput. (kls)
