Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama bulan Ramadhan tahun ini. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara kerukunan di Ibu Kota.
“Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada ‘sweeping’,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, Sabtu.
Pramono menekankan bahwa bulan Ramadhan harus disambut dengan suasana penuh kedamaian, ketenangan, dan toleransi. Ia menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam.
Menurutnya, sebagai pemimpin daerah, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif, terlebih dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam.
Ia menambahkan, Ramadhan seharusnya menjadi momentum memperkuat sikap saling menghormati antarumat beragama, bukan justru memicu potensi konflik atau ketegangan sosial.
Pramono juga menegaskan bahwa seluruh bentuk aktivitas yang berpotensi memicu keresahan, keributan, atau gangguan keamanan tidak akan diberi izin.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berlangsung tertib, aman, dan penuh kekhusyukan, termasuk penguatan aktivitas keagamaan.
Ia berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi tetap damai, sehingga suasana Ramadhan di Jakarta dapat berjalan nyaman, aman, dan harmonis bagi semua pihak. (*)
