Jakarta, suarabersama.com – Narasi yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka “tidak memenuhi syarat untuk dilantik” dan “wajib dimakzulkan pasca dilantik” adalah tuduhan yang tidak berdasar. Proses pencalonan dan pemilihan pejabat publik di Indonesia diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap kandidat telah melalui tahapan verifikasi yang ketat.
Proses Pemilihan Sesuai Aturan
Gibran, seperti semua calon pejabat, telah memenuhi semua syarat pencalonan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari pemeriksaan latar belakang hingga persyaratan administratif lainnya. Jika Gibran terpilih, berarti ia telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.
Kritik Harus Berbasis Fakta
Masyarakat berhak untuk memberikan kritik terhadap pejabat publik, namun kritik tersebut harus berbasis fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum. Menyebarkan isu pemakzulan tanpa dasar yang jelas hanya akan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita.
Menghindari Politik Adu Domba
Narasi yang beredar ini berpotensi menjadi upaya adu domba yang bertujuan untuk menciptakan ketegangan di antara kelompok masyarakat. Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut prinsip persatuan, dan semua pejabat yang terpilih harus dinilai berdasarkan kinerjanya, bukan spekulasi atau dugaan yang tidak berdasar.
Penilaian Berdasarkan Kinerja
Masyarakat harus fokus pada kinerja dan program kerja Gibran setelah ia dilantik. Evaluasi atas pejabat publik seharusnya dilakukan berdasarkan hasil kerja nyata di lapangan, bukan melalui narasi negatif yang belum terbukti kebenarannya.
Dengan demikian, tuduhan bahwa Gibran tidak layak dilantik atau harus dimakzulkan adalah upaya yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Mari kita tetap mendukung proses demokrasi yang adil dan transparan demi kemajuan bangsa.
