Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik tambang ilegal, khususnya tambang timah tanpa izin yang marak di wilayah Bangka Belitung. Dalam langkah tegasnya, Presiden menginstruksikan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melaksanakan operasi besar-besaran guna menutup seluruh jalur penyelundupan hasil tambang di daerah tersebut.
Dalam pidatonya saat penutupan Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin, 29 September 2025, Presiden menyebutkan bahwa operasi tersebut telah dimulai sejak awal September, dengan fokus menindak sekitar 1.000 titik penambangan ilegal yang tersebar di Bangka Belitung.
“Di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung menutup yang selama ini hampir dan hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun 80% timah kita,” ujar Presiden Prabowo.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak lagi menoleransi praktik tambang ilegal yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Presiden mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 80% hasil tambang timah Bangka Belitung diselundupkan ke luar negeri, menyisakan hanya 20% yang tercatat dan memberi pemasukan untuk negara.
Presiden Prabowo pun optimistis bahwa potensi kerugian negara dari sektor ini dapat ditekan secara signifikan. “Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp45 triliun dari dua pulau ini saja,” katanya.
Pernyataan Presiden ini hadir setelah terkuaknya kasus mega korupsi di PT Timah pada 2024. Dalam proses hukum yang berjalan, terungkap bahwa manajemen PT Timah selama bertahun-tahun dengan sengaja membeli timah dari sumber ilegal. Negara mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat praktik tersebut.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut bahwa upaya penegakan hukum ini menyentuh kepentingan kelompok kuat yang selama ini diuntungkan dari penyimpangan sistemik tersebut. Ia bahkan mengaitkan kemungkinan keterlibatan kelompok itu dalam insiden kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu.
“Masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan berapa saat yang lalu yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Presiden Prabowo telah memerintahkan penegakan hukum secara menyeluruh. Masyarakat kini menantikan tindakan cepat dari aparat hukum untuk menindak para cukong tambang ilegal dan menyita seluruh hasil tambang ilegal untuk kepentingan negara. (*)
