Denpasar, Suarabersama – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata Bali semakin meluas, seiring dengan penurunan aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan dampak dari efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, meskipun jumlah wisatawan internasional tinggi, penurunan pesanan untuk acara MICE menyebabkan okupansi hotel menurun, yang berujung pada PHK di beberapa hotel di Kabupaten Badung.
Selain itu, penutupan pabrik Coca-Cola di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung, pada 1 Juli 2025, mengakibatkan 70 karyawan terkena PHK. Penyebab utama penutupan ini adalah penurunan daya beli masyarakat dan lesunya ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Meskipun perusahaan menjanjikan pesangon lebih dari ketentuan undang-undang, dampak sosial dari PHK ini tetap signifikan.
Di industri media, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melaporkan adanya praktik union busting, di mana jurnalis diberhentikan tanpa kompensasi yang layak dan tanpa ruang untuk negosiasi. AJI mendesak pemerintah untuk mengawasi praktik ketenagakerjaan di industri media secara lebih ketat. balipost.com
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani maraknya PHK. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pekerja yang terdampak dan mencegah PHK lebih lanjut. pikiran-rakyat.com+7reddit.com+7merdeka.com+7bisnis.tempo.co
Gubernur Bali, I Wayan Koster, juga meminta agar hotel-hotel di Bali tidak melakukan PHK terhadap karyawan mereka. Ia mengingatkan bahwa para pengusaha perhotelan telah menikmati keuntungan selama bertahun-tahun dan sebaiknya tidak terburu-buru melakukan PHK. Koster berencana untuk mengumpulkan anggota PHRI Bali untuk membahas masalah ini lebih lanjut. bali.bisnis.com+2denpasar.kompas.com+2merdeka.com+2
Dalam upaya mengurangi dampak PHK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana untuk membantu para pekerja yang terkena PHK untuk beralih ke sektor ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi mereka yang terdampak.
Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata Bali menunjukkan pemulihan dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tantangan terkait efisiensi anggaran, penurunan aktivitas MICE, dan PHK di berbagai sektor tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
