Jakarta, Suarabersama – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN akan terus berfungsi sebagai penyeimbang dalam perekonomian Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Saya akan bertemu dengan para direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan bahwa program yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sekadar angka, tetapi juga pemerataan yang nyata. Pertumbuhan ekonomi akan sia-sia jika tidak disertai pemerataan,” ujar Erick dalam media briefing mengenai Perkembangan Bio Farma di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Erick mengimbau para direktur BUMN untuk melanjutkan program ekonomi kerakyatan yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, BUMN diharapkan dapat bersaing secara kompetitif sambil berkontribusi dalam melindungi perekonomian masyarakat.
“Contohnya adalah bank-bank BUMN yang mampu beroperasi di pasar terbuka, dengan 92% kredit untuk usaha kecil, menengah, dan ultramikro menjadi fokus utama bank Himbara. Selain itu, program Mekaar yang telah menjangkau 21,2 juta nasabah juga menunjukkan dampak positif, penting untuk memastikan keberlanjutan produksi di desa-desa,” kata Erick.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa BUMN akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Contohnya, kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang direncanakan selesai pada Maret 2025, serta proyek pembangunan jalan tol Sumatera yang harus dilanjutkan,” tambah Erick.
Erick juga sedang menyiapkan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN di masa depan. Keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir diharapkan dapat memberikan harapan besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi lebih besar lagi.
“Yang terpenting, ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan dividen. Baru-baru ini, target dividen untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Jika kita lihat perkembangan ini, insyaallah dapat tercapai dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” tutup Erick.
