Jakarta, Suarabersama.com – Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia, khususnya terkait penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sebagai bentuk hambatan dalam perdagangan. Kritik ini muncul di tengah berlangsungnya negosiasi tarif perdagangan antara kedua negara yang ditargetkan rampung dalam 60 hari.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia perlu mengambil sikap tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan diplomatis dalam merespons tekanan dari AS.
“QRIS dan GPN merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat ekosistem pembayaran domestik. Adopsi QRIS oleh konsumen Indonesia adalah bukti keberhasilannya, bukan alasan untuk dikritik,” ujar Yusuf saat dihubungi, Minggu (20/4).
Menurutnya, kedua sistem ini bertujuan untuk menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap infrastruktur pembayaran asing. Dengan kata lain, QRIS dan GPN tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga instrumen kedaulatan digital dan ekonomi nasional.
Yusuf menambahkan bahwa jika Amerika Serikat merasa dirugikan oleh kebijakan ini, maka ruang dialog terbuka tetap diperlukan. Namun, ia menegaskan bahwa dialog tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
“Jika AS merasa dirugikan, maka dialog terbuka diperlukan. Namun dengan prinsip resiprositas dan perlindungan atas kepentingan nasional. Kita harus bisa membedakan antara tuntutan yang mendorong reformasi positif dan yang hanya memperpanjang dominasi asing dalam sistem domestik,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh tergelincir dalam kompromi yang merugikan masa depan kedaulatan digital Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi digital yang semakin strategis.
Isu ini menjadi penting karena bertepatan dengan intensifnya proses negosiasi tarif dagang Indonesia-AS, di mana sejumlah kebijakan domestik Indonesia kini tengah menjadi sorotan mitra dagangnya. Namun, pemerintah diharapkan tetap konsisten mempertahankan kebijakan nasional yang bertujuan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi digital dalam negeri.
(HP)
